Hari ini anak saya yang kedua berulangtahun yang ke-6. Namanya Ade Gita Ahimsa.  Anak itu sepertinya akan tinggi besar dan tentu saja ganteng seperti bapaknya (narcis!).  Tapi bagian yang paling saya suka adalah kisah dibalik nama yang saya berikan itu.

Begini ceritanya. Dia itu lahir saat saya sedang sibuk-sibuknya meliput penangkapan dan penyidikan kasus bom Bali di awal tahun 2003. Hari demi hari, saya mesti nongkrongin Polda Bali,Kejaksaan dan sebisa mungkin menguntit kemanapun para bomber itu dibawa polisi.  Dari tokoh utama – Imam Samudera, Amrozi, Ali Gufron- hingga para pemeran pembantunya. Nah, setiap kali  mereka bertemu wartawan, khususnya Imam Samudera,  bisa dipastikan mereka akan meneriakkan takbir “Allahu Akbar, Allahu Akbar “  dengan bersemangatnya.  Dalam kilatan blits fotografer dan suara wartawan yang berebut meluncurkan pertanyaan, mereka seakan   merasa mendapat panggung untuk menyatakan diri sebagai pahlawan yang memperjuangkan sebuah kebenaran.

Bagi saya teriakan itu menghadirkan sebuah dilema besar . Sebagai seorang yang lahir dan dibesarkan di kalangan santri,  takbir  adalah seruan yang luar biasa bagi saya. Dalam tradisi saya itu, takbir adalah sebuah seruan yang suci dan menggetarkan. Pikiran dan perasaan  seolah dapat terhipnotis untuk menyatu dengan konsep abstrak tentang sesuatu yang  Maha Besar dan agung.  Mungkin karena pembiasaan yang terus menerus   dilakukan bahkan sejak kelahiran saya.  Dalam tradisi agama saya, Islam,  adzan dimana takbir adalah bagian penting di dalamnya adalah suara pertama yang diperdengarkan kepada bayi yang baru lahir. Di masa lalu bahkan saya adalah seorang Muadzin (orang yang menyurakan adzan- panggilan Sholat) karena bapak saya adalah seorang imam di masjid yang tepat berada di depan rumah saya.

 Maka bagi saya, teriakan para teroris seperti sebuah seruan untuk membangkitkan masa lalu saya. Meskipun masa itu sudah lewat sangat lama, tapi sel-sel ingatan saya sebagian tentu masih menyimpannya. Belum lagi jaringan keluarga dan kerabat yang hingga kini masih berada dalam tradisi itu.  Seruan itu seperti ajakan untuk mengidentifikasikan kembali sebentuk romantisme masa lalu tentang keyakinan yang  membedakan hitam dan putih. Keyakinan yang pernah ditanamkan sangat dalam di hati saya. (Karena itu sampai sekarang saya selalu khawatir dengan tayangan Televisi yang berulang-ulang menampilkan mereka terutama saat meneriakkan takbir karena saya yakin banyak orang yang bisa mengalami getaran batin seperti saya).

Di sisi lain, keterlibatan dalam peliputan peledakan bom Bali sejak hari pertama, telah memberi saya guncangan yang luar biasa. Menyaksikan mayat-mayat berserakan, suara tangis dan erangan, jasad yang hangus terbakar ditambah wawancara dengan para janda, anak-anak yatim yang sebagian juga adalah muslim telah menorehkan luka bagi diri saya. Saya sungguh tak bisa membayangkan manusia dengan keyakinan macam apa yang sanggup melakukan perbuatan dengan akibat semacam itu. Siapapun sasaran mereka yang sebenarnya, perbuatan itu sungguh terkutuk dan tak bisa dimaafkan.

Maka setiap kali bertemu dengan mereka,  pertarungan  antara masa lalu dan kekinian saya terjadi. Di ruang pikiran, perasaan dan nurani saya.  Seringkali saya mengalami demam karena sentiment masa lalu. Tapi sekaligus benci karena bayangan darah yang menggenangi kenangan itu. Yang lebih buruk lagi adalah keyakinan saya yang goyah. Munculnya pertanyaan-pertanyaan besar yang berujung pada keraguan, adakah  saya dibesarkan  dalam tradisi yang salah.

Tetapi semakin jauh saya semakin sadar. Para terpidana itu sama sekali tidak mewakili tradisi dan keyakinan saya. Mereka telah ‘menunggangi” simbol dan ekspresi itu.  Kaum sempalan yang menegakkan keyakinan dengan kekerasan. Lebih buruk lagi karena menyatakan perang di daerah  damai.  Baiklah, saya sebut, mereka adalah orang-orang yang sakit . Orang-orang yang dihantui oleh memori  akan  perang di Afghanistan, Irak dan Palestina lalu memindahkannya ke tempat yang salah.  Kelompok inferior yang merasa keyakinannya disudutkan padahal keterpinggiran itu  karena kesalahan mereka sendiri yang dihinggapi watak megalomania dalam kenyataan yang serba kekurangan. Ditambah pikiran yang tertutup serta kemalasan melihat sisi kebaikan kelompok lain yang berbeda dengan mereka.

Ketika anak saya lahir , saya merasa perlu menegaskan posisi saya itu. Karena itu saya pilih nama Ahimsa (Tidak Membunuh atau Anti Kekerasan).  Ini adalah ajaran Mahatma Gandhi yang saya sukai. Rangkaian nama itu bertambah dengan Gita. Ini sebetulnya adalah pesanan dari Kakak ipar saya, yang meminta nama depan ibu dari istri saya (ruwet deh) Gito Prayitno  digunakan jadi nama keluarga. Tapi bagus juga karena Gita bisa berarti kidung /nyanyian suci .

Bila disambung   nama itu menjadi Gita  Ahimsa dan  bisa diartikan menjadi “Kidung Anti kekerasan atau Kidung Perdamaian”. Adapun nama “Ade” adalah plesetan dari kata adik untuk menandai bahwa dia mempunyai seorang kakak. (Kakaknya itu bernama Fatima Gita Elhasni, suatu hari saya akan bercerita mengenai rahasia dibalik nama itu).  

Saya berharap suatu hari anak saya akan bangga membaca tulisan ini. Sekarang dia baru bangga karena ada artis cantik bernama Gita Gutawa. “Jadi dia itu saudara kita ya pa?”, tanyanya. “Ya iyalah,” jawab saya mantap!.  

Catatan :

1.       Tulisan ini dibuat pada 27 Januari 2009

2.Santri adalah kategori sosial yang digunakan Clifford Geertz, seorang antropolog, untuk menyebut satu kelompok dalam masyarakat Jawa pada tahun 50-an yang orientasi religiusitasnya adalah pada symbol dan ritual Islam. Pilahan lainnya adalah kelompok Priyayi yang mensinkretisasikan Islam dengan ajaran Kejawen serta kelompok abangan yang cenderung kepada ajaran Kejawen sepenuhnya. Ajaran kejawen itu misalnya kepercayaan pada klenik, jampi-jampi, dukun,  dll.

Ups. Firasat saya ternyata benar. Ketika 2 pekan lalu, SMS dari Mbak Santi , staf Humas Pemda Propinsi Bali melayang ke HP saya, feeling saya langsung berkata, bakalan terjadi kontroversi berkepanjangan  mengenai danau buyan. SMS itu memberi tahu, pada hari jum’at itu bakal ada paparan PT Anantara mengenai rencana investasi di danau Buyan.

Firasat itu makin kuat ketika dengan bersemangat saya berusaha menerobos masuk ke ruangan pertemuan pada pagi harinya.  Disitu sudah ada  Gubernur Made Mangku Pastika (MMP) bersama staf lengkap dan Bupati Buleleng , tapi baru saja saya mencoba melangkah ke pintu seraya bertanya kepada Pak Putu Suardika  (sekarang Kepala Biro Humas),” bisa diliput khan?”. Pak Putu langsung menjawab,” enggak, enggak nanti saja!” sergah dia.

Dan yang harus terjadi kemudian terjadilah.  Kita semua tahu , hari-hari ini bola terus ditendang kalangan anti investasi dengan berbagai alasan.  Sasarannya jelas. MMP  diminta untuk menolak rencana investasi. Investasi dipandang bakal merusak lingkungan danau dan merusak kesuciannya.

Saya tak mau berdebat soal itu. Tapi menurut saya, semua kontroversi sudah kehilangan konteks  persoalan yang sebenarnya. Konteks yang tepat untuk soal ini  adalah  nasib  danau Buyan yang akan hilang terlepas dari  ada atau tidaknya investasi. Soal ini sayangnya hanya lamat-lamat saja disuarakan MMP.  Dalam satu wawancara dia menyebut, 10 tahun lagi danau bisa hilang. Saat ini danau telah menyusut 60 ha. Tidak ada elaborasi atau penjelasan apapun untuk mempertegas persoalan ini.   Padahal inilah PERSOALAN BESARNYA.

Soal ini saya mencoba menelusuri dari sumber yang lain. Wawancara seorang teman dengan Pusat penelitian Lingkungan Hidup Unud mengungkap data  Danau Buyan yang  kini memiliki luas  478,33 hektar telah mengalami penurunan permukaan sebanyak 5 meter pada periode 2003 – 2005. Memasuki tahun 2006, kondisi tinggi muka air danau makin menunjukkan penurunan yang signifikan.

Ada tiga faktor penyebab turunnya muka air danau buyan. Yakni,   curah hujan yang sangat rendah dalam 5 tahun terakhir . Curah hujan di kawasan danau pada musim kemarau biasanya mencapai rata-rata 70 mili meter per bulan. Namun sejak tahun 2002, curah hujan di musim kemarau bisa hanya sekitar 0-5 mili meter.

Penurunan muka air danau juga dipengaruhi oleh alih fungsi lahan di sekitar danau. Kebun kopi yang memiliki fungsi resapan air yang sangat tinggi misalnya, kini beralih menjadi pertanian sayuran. Luasan kebun kopi di kawasan sekitar danau buyan pada 2003 hanya tersisa 14,32 hektar, dibandingkan tahun 1981 lalu yang mencapai 118,34 hektar. Selain itu, tercatat luas pemukiman sekitar danau meningkat dari hanya 58,06 hektar tahun 1981 menjadi 86,10 hektar pada 2003.

Kini konteks persoalan sudah menyempit  ke soal investasi. Dan saya tahu, untuk soal ini ada banyak trauma di kalangan aktivis lingkungan terhadap proyek-proyek pariwisata. Bagi mereka moratorium atau penghentian sementara pembangunan adalah jawabannya. Meski moratorium jelas bukan jawaban untuk pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Juga  seringkali juga bukan  pemecahan masalah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi proyek. (Bagaimana pula dengan kondisi danau saat ini? Siapa yang mau mengeruk ulang? Siapa yang mempertahankan perkebunan kopi?)

Karena konteks persoalan yang tidak tepat, arah kontroversi pun telah kehilangan relevansinya. Apa gunanya menolak investasi kalau danau Buyan tetap  akan hilang juga. Well,  menyuarakan penolakan  tentu jauh lebih mudah dibanding benar-benar harus turun tangan  menyelamatkan danau itu. Isu ini bahkan sudah diboncengi oleh suasana menjelang pemilu  dimana para politisi ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengkampanyekan dirinya.

Pembicaraan sebenarnya harus  lebih terarah pada upaya pemecahan masalah itu. MMP menyatakan sedang melakukan kajian dari sisi budaya, sosial, ekonomi, dll.  Saya berharap hasil kajian secepat mungkin dikeluarkan dan bukan hanya menyangkut tawaran investasi PT Anantara . Hasil itu mestinya berawal dari pemetaan yang kongkrit mengenai kondisi tata ruang, ekonomi dan sosial budaya di wilayah itu serta masalahnya ke depan. Lalu , sejumlah solusi yang komprehensif   hingga ke masalah tehnis pembiayaan bisa ditawarkan.

Investasi hanya salah-satu alternatif  .(saya berharap PT Anantara akan  diberi kesempatan untuk melakukan presentasi terbuka kepada public mengenai rencananya hingga soal skema pembiayaannya. Disitu akan bisa dinilai, apakah yang mereka lakukan benar-benar langkah  penyelamatan. Juga soal skema pembiayaan itu, jangan sampai konsesi pengelolaan lahan kemudian digadaikan lagi ke pihak lain). Mungkin kita juga harus mendengar suara masyarakat di sekitar danau.

MMP benar ketika menyatakan, “Mari kita dengar dulu”. Sayang , dia belum mendorong agar bukan hanya kalangan pejabat yang mendengar , tapi seluruh masyarakat Bali harus diberi hak yang sama. Kenyataannya, bahkan wartawan pun tak boleh meliput langsung paparan PT Anantara itu.

Tanpa keterbukaan itu, gelindingan masalah akan tetap berporos pada penolakan investasi. Jaminan MMP bahwa dia akan tetap mempertahankan lingkungan dan peka terhadap masalah kesucian akan sulit diterima. Apriori terus terpupuk tanpa kejelasan masalah dan langkah untuk memecahkannya.

Apalagi di era dimana histeria demokrasi belum usai sepenuhnya. Histeria yang seringkali membuat orang melupakan prosedur komunikasi yang sehat.Yakni untuk melakukan konfirmasi dan check and re-check sebelum menanggapi.  Sekarang semua orang bicara dengan sudut pandang mereka sendiri atau sudut pandang yang disodorkan media tanpa melakukan pengechekan akan kebenarannya.  Kini  orang suka bicara dengan bahasa yang ekstrim dan hitam putih seolah mereka yang paling benar. Esensi demokrasi sebagai ruang tawar menawar ide dan gagasan  telah disabotase sebagai alat untuk mengukuhkan eksistensi diri.

Heeemmmmmmmmmm. Tiba-tiba kepala saya mengalami pusing sebelah.  Mungkin karena saya merasa pendapat saya yang paling benar juga, hiks..cape deh.

Gubernur Ambil Alih Sumbangan Pajak Hotel Restoran
DENPASAR- Untuk menghindari konflik dan ketimpangan
antar kabupaten dan kota di Bali, Pemerintah Daerah
(Pemda) Bali mengambil alih pembagian sumbangan Pajak
Hotel dan Restoran (PHR) dari Kabupaten Badung dan
Denpasar. Sebelumnya, sumbangan itu diserahkan
langsung kepada 6 kabupaten lain di Bali.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi yang
dipimpin Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan
dihadiri Bupati Gianyar Tokorda Sukawati, Bupati
Bangli Nengah Arnawa, Bupati Badung AA Gde Agung,
Wakil Walikota Denpasar Gusti Ngurah Jayanegara dan
perwakilan dari 4 kabupaten lainnya, Jum’at (10/1).
“Ini adalah wujud konsep One Island Management,” sebut
Pastika.
Penerapannya akan dimulai pada tahun 2009 karena
sumbangan PHR pada 2008 telah terlanjur dibagikan.
Mengenai jumlahnya, jelas dia, ditetapkan adalah
sebesar 22 % dari total PHR Badung dan 10 % dari PHR
Denpasar. Sedang penerimanya adalah 6 kabupaten yakni
Tabanan, Jembrana, Singaraja, Bangli, Klungkung dan
Karangasem. Kabupaten Gianyar tidak berhak atas
sumbangan itu karena dianggap sudah cukupmaju
pariwisatanya meski belum dapat memberi sumbangan
kepada daerah lain.
Dari sumbangan Badung dan Denpasar itu, Pemda propinsi
Bali akan mendapat alokasi sebesar 20 % yang akan
digunakan sebagi dana promosi dan pembiayaan
pengamanan Bali. Sisanya, 30 % akan dibagi rata untuk
6 kabupaten sedang 50%-nya lagi akan dibagi secara
proporsional. Yakni dengan melihat tingkat PHR di
kabupaten itu sendiri, jumlah obyek wisata yang perlu
dirawat, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan
tingkat Produk Domestik Bruto (PDRB). Dengan
pertimbangan itu, menurut Pastika, pembagian PHR akan
menjadi lebih adil dan proporsional.
Sebelum pola ini diterapkan, sejak tahun 2003, PHR
diberikan langsung oleh Badung dan Denpasar kepada 6
kabupaten tanpa memberikan jatah sedikitpun ke
Provinsi bali. Setiap tahun selalu terjadi perdebatan
mengenai besarannya, sementara pihak Badung dan
Denpasar  merasa dana itu tidak digunakan sesuai
tujuanya. Dalam kesepakatan yang baru, propinsi diberi
kewenangan untuk melakukan pengawasan alokasi dana
itu. “Semuanya transparan mulai dari pembagian sampai
penerapannya,” sebut Pastika.
Nominal sumbangan  PHR sendiri selalu berubah-ubah
setiap tahunnnya sesuai dengan jumlah PHR yang
dikumpulkan. Pada 2007 misalnya, jumlah PHR Badung
mencapai angka Rp 410 milyar  dengan sumbangan
mencapai  Rp 90,2 milyar. Adapun   Denpasar pada tahun
2007 mampu mengumpulkan PHR sebesar Rp 54,5 milyar dan
harus membagikan sekitar Rp 5,45 milyar.
Wakil Ketua DPRD Bali IBG Surjatmadja menyebut,
kesepakatan itu menguntungkan semua pihak di Bali.
Pihak penerima sumbangan akan memperoleh dana sesuai
dengan proporsi dan potensinya, sedang pemberi
sumbangan mendapat jaminan adanya penggunaan dana
secara tepat. “Dulu PHR sering digunakan kurang tepat.
Misalnya, bukan untuk memperbaiki obyek wisata tapi
malah untuk membeli mobil pejabat,”jelas mantan Ketua
DPRD Badung itu.ROFIQI HASAN

Rencana Komponen Rakyat Bali (KRB) untuk segera mengajukan gugatan uji materi UU Pornografi ke Mahkamah Konstitusi terpaksa tertunda. Pasalnya, mereka masih membutuhkan tambahan 17 saksi ahli sesuai dengan bidang profesi yang dinilai mengalami pelanggaran hak konstitusi karena adanya UU itu.

Koordinator KRB Gusti Ngurah Harta menyatakan, sampai saat ini mereka baru bisa menyiapkan 3 saksi ahli yakni Prof.Dr I Made Bandem dari kalangan budayawan, mantan hakim MK Dewa Gde Palguna dan seorang   pakar hukum adat. “Awalnya kita anggap sudah cukup tetapi kemudian ada informasi semua profesi yang disebut telah dirugikan harus terwakili,” ujarnya Selasa (6/1). Akhirnya, rencana pengajuan pada Rabu (7/1) harus ditunda dan ditargetkan pada Kamis (15/1) nanti.

Adapun bidang profesi yang belum terwakili adalah dari kalangan perupa, penyanyi, kartunis, pedalangan, penari dan berbagai cabang kesenian lainnya. Ngurah Harta optimis, pihaknya tidak akan mengalami kesulitan karena dukungan masyarakat bali cukup merata. Awalnya, mereka hanya menunjuk 3 saksi ahli karena perhitungan efisiensi saja.

Mengenai masalah pendanaan, menurutnya, masih berasal dai iuran gotong-royong pendukung KRB. Namun dia berharapa, Gubernur Bali Made Mangku Pastika  juga akan memberikan bantuan meski hanya dalam kapasitas perseorangan. Sejauh ini, sikap Pemda Bali dan DPRD Bali dianggap masih sejalan dengan penolakan terhadap KRB. Yakni dengan pernyataan bahwa masyarakat Bali tidak mampu melaksanakan UU itu.

Materi Judicial Review terutama terarah pada pelangaran  pasal UUD 1945 yang telah direvisi  yang menjamin kebebasan berekpresi, kebebasan individu dan kebebasan melaksanakan adat istiadat dan budaya. Masyarakat Bali juga menolak adanya diskriminasi dalam penerapan UU. ROFIQI HASAN

Menerobos hutan-hutan dalam derum truk pengangkut pasir

Siapa yang bertanya tentang luka?

Wajah-wajah tersamarkan oleh teriakan-teriakan yang bergema

Embun pun luruh menjadi keheningan yang abadi

Oleh bidadari-bidadari yang terpahat di dinding, tebing dan rasa sunyi